Evaluasi Banpem Lingkup BRMP Rumuskan Usulan Perbaikan Pengelolaan Tahun 2027
Bali, 12 November 2026. Evaluasi pengelolaan Bantuan Pemerintah (Banpem) lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) menghasilkan sejumlah butir usulan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan ketepatan penyaluran bantuan pada tahun 2027. Hasil tersebut dirumuskan dalam kegiatan Evaluasi Pengelolaan Bantuan Pemerintah yang berlangsung pada 11–12 November 2026 di Aula BRMP Bali.
Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan Banpem tahun 2026 berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2026 sekaligus mempersiapkan mekanisme pelaksanaan bantuan pemerintah tahun 2027. Pertemuan dilaksanakan secara hybrid dan dibuka oleh Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Handi Arief, ST., MAP.
Konsolidasi tersebut dihadiri Direktur Wilayah, Ketua Kelompok Substansi (Kapoksi) Pendampingan, serta Ketua Tim Kerja yang menangani bantuan pemerintah lingkup BRMP Kementerian Pertanian. Selama dua hari, peserta mendengarkan pemaparan dan melakukan diskusi terkait evaluasi pelaksanaan Banpem tahun 2026 serta rencana pengelolaan bantuan pemerintah tahun 2027 dari Biro Perencanaan Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), serta Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP).
Selain itu, Inspektorat IV Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menyampaikan arahan mengenai pengelolaan bantuan pemerintah yang akuntabel, transparan, dan tepat guna. Dinas Pertanian Provinsi Bali turut berbagi pengalaman pelaksanaan bantuan pemerintah Kementerian Pertanian di daerah melalui penyampaian lesson learned, termasuk kendala internal dan strategi pelaksanaan tahun anggaran 2027.
Pembahasan juga mencakup pointer Standar Operasional Prosedur (SOP) pendampingan yang disampaikan Kapoksi Pendampingan BRMP serta strategi identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) dan pengelolaan bantuan pemerintah oleh Kepala BRMP Bali.
Dalam evaluasi pelaksanaan tahun 2026, secara umum masih ditemukan sejumlah kendala yang memengaruhi percepatan proses pengusulan dan pengelolaan Banpem. Permasalahan tersebut antara lain belum seluruh data usulan terinput dalam aplikasi eBanper, penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh BRMP, alur pengesahan rekapitulasi Berita Acara Serah Terima (BAST), penyesuaian petunjuk teknis dengan sistem eBanper, serta belum seragamnya petunjuk teknis di tingkat Eselon I.
Sebagai tindak lanjut, pertemuan merumuskan sejumlah usulan perbaikan untuk pelaksanaan Banpem tahun 2027, meliputi penyederhanaan Berita Acara Hasil Verifikasi dan mekanisme pengesahan rekapitulasi BAST, penyesuaian mekanisme pengusulan bantuan melalui jalur penyuluh, serta mendorong implementasi eBanper secara menyeluruh dan integrasi proses pengusulan antara eBanper dengan Direktorat Jenderal Teknis lingkup Kementerian Pertanian.
Ditjen Teknis juga diharapkan melaksanakan sosialisasi alokasi bantuan pemerintah secara lebih awal agar pengusulan CPCL dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan target yang ditetapkan. Selain itu, diperlukan pembekalan bagi verifikator untuk menyamakan pemahaman dan persepsi terhadap penerapan petunjuk teknis serta penilaian Readiness Criteria (RC). Usulan penambahan menu “Salur” pada aplikasi eBanper juga menjadi salah satu poin penting agar proses penyaluran bantuan dapat dipantau dan dimonitor dalam satu sistem yang terintegrasi.
Dalam aspek distribusi bantuan, peserta mendorong agar penyerahan atau distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan) dilaksanakan langsung di lokasi kelompok tani penerima bantuan. Penguatan peran BRMP dalam produksi benih, khususnya benih kelas ES (Extension Seed), yang dikoordinasikan dengan Ditjen Tanaman Pangan juga menjadi perhatian penting untuk memenuhi kebutuhan benih di wilayah terpencil (remote area) yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber benih. Pelaksanaannya diharapkan didukung penyesuaian regulasi yang berlaku.
Lebih lanjut, Biro Perencanaan diharapkan memfasilitasi penguatan koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan pertanian melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian dengan melibatkan BRMP, dinas pertanian, dan pemangku kepentingan terkait. Forum ini diharapkan mampu menyelaraskan perencanaan, program, dan kegiatan pembangunan pertanian antara pemerintah pusat dan daerah agar lebih terpadu serta sesuai dengan kebutuhan wilayah.
Melalui evaluasi dan konsolidasi ini, BRMP berkomitmen memperkuat peran pendampingan dalam pengelolaan bantuan pemerintah, mulai dari identifikasi CPCL, verifikasi usulan, hingga pemantauan penyaluran bantuan. Perbaikan tata kelola Banpem diharapkan mampu meningkatkan efektivitas program, memperkuat akuntabilitas pelaksanaan, serta memastikan bantuan pemerintah memberikan manfaat optimal bagi petani dan pembangunan pertanian nasional.
Penulis: Syamsyiah Gafur
Editor: Irwan S.